APPM Banyuwangi Siap Bekolaborasi dengan Media

Sebagai Jembatan Informasi bagi Masyarakat Paling Bawah

Para pengurus APPM Banyuwangi

BANYUWANGI, KABARJATIM.CO.ID - Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Banyuwangi merupakan kolaborasi dari berbagai lembaga dan media yang terkait mengenai pengabdian masyarakat. 

"Untuk menyentuh banyak sektor di masyarakat, kami tidak bisa bekerja sendirian, kami harus berkolaborasi dengan lembaga dan media dan lainnya. Lembaga-media yang berperan  akan mewujudkan visinya tetapi yang paling memungkinkan adalah karena tujuan dari kita adalah mengawal, mengontrol dan menyentuh berbagai sektor di masyarakat. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah demografi, infrastruktur, keadaan ekonomi warga, pendidikan, wilayah, dan yang paling penting adalah potensi kehidupan di masyarakat lapisan bawah secara ekonomi dan sosial," terang  Ketua APPM Banyuwangi, Rofiq, Minggu 24 Juli 2022. 

Dalam melakukan pemetaan sosial ini dibutuhkan untuk mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk melakukan pengembangan masyarakat. Analisis yang dilakukan harus pada berbagai hal, tidak bisa hanya satu hal saja karena tujuan APPM Banyuwangi yang sudah mempunyai perwakilan di 25 kecamatan ini untuk ikut membenahi berbagai sektor, seperti advokasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi bagi warga yang tergolong tidak mampu kategori miskin. 

"Sebagai kontrol infrastruktur pembangunan pemerintah dan lingkungan serta kehidupan sosial di masyarakat. APPM bersinergi dengan program pemerintah, APPM menjadi jembatan informasi bagi masyarakat lapisan paling bawah yang belum tercover oleh program pemerintah. Banyak kegiatan advokasi masyarakat yang sangat bermanfaat, selain dukungan dari pihak dinas terkait dan pihak ketiga sebagai donatur dalam kegiatan sosial. Contoh dari sektor kesehatan bagi warga miskin yang belum mempunyai BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan, 55% masyarakat hanya lulusan SD," urai dia. 

"Hal ini dikarenakan kesadaran warga akan pentingnya pendidikan masih terlalu rendah. Selain membuat masyarakat enggan untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut. Hal ini sangat ironis mengingat program pemerintah terhadap pendidikan adalah wajib belajar selama 12 tahun sesuai Undang-undang 1945 tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sadar akan ini,". 

"Di sinilah peran kami untuk membentuk kesadaran warga untuk mengetahuinya," terangnya. Mewujudkan masyarakat yang mandiri bukanlah hal yang singkat dan tentu saja bukan pula hal yang mudah. Diharapkan APPM dapat menjadi inisiator gerakan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pegiat sosial, unsur media dan lainnya agar lebih peka mengenai permasalahan yang ada di masyarakat dan berani untuk menjadi agent of change untuk peradaban yang lebih baik. 

"Semoga gerakan ini bisa terus berlanjut,mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat serta semakin banyak lembaga yang terlibat," tutup Rofiq.  (heri purwanto)