“Sebelum Pemilu 17 April 2019, pemerintah harus menegaskan adanya Hari Nelayan Nasional. Penegasan tersebut sebagai tanda negara telah hadir mengakui keberadaan para nelayan. Melalui penetapan Hari Nelayan Nasional, akan melengkapi tiga pilar misi pembangunan laut sebagai masa depan bangsa, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet saat menghadiri deklarasi #NelayanJokowi di Serang, Banten, Senin (11/03/19).
Sejumlah tokoh nasional tampak hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Panjaitan, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supir (F-Golkar), Ketua HNSI Mayjen (purn) Yussuf Solichien, Ketua Tim Bravo-5 Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Teritorial Pusat Pengendalian dan Pemenangan (Pusdal) SOKSI Lawrence Siburian.
Lebih
lanjut, Bamsoet yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat HNSI ini
mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo
dalam memajukan nelayan Indonesia. Misalnya, penenggelaman kapal-kapal
asing yang mencuri ikan sebagai bentuk keberanian Pemerintahan Presiden
Joko Widodo dalam mewujudkan kedaulatan laut Indonesia.
Walaupun banyak mendapat tekanan dari negara asing, namun Presiden Joko Widodo tak gentar. Presiden Joko Widodo ingin agar kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, bukan nelayan asing.
“Sudah lebih dari 488 kapal pencuri ikan asing yang ditenggelamkan. Menyebabkan kapal asing tak lagi berani mencuri ikan di Indonesia. Stok ikan nasional jadi bertambah 5,4 juta ton dari 7,1 juta ton pada 2016, menjadi 12,5 juta ton di 2017. Sehingga menguntungkan para nelayan nasional karena hasil tangkapan mereka melimpah, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional,” papar Bamsoet.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, tegasnya hukum yang ditegakkan dengan cara menenggelamkan kapal dianggap sudah memberikan efek jera. Karenanya, DPR RI juga meminta pemerintah agar sisa kapal asing yang belum ditenggelamkan bisa diberikan kepada para nelayan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menangkap ikan.
"Selain menegakan kedaulatan di laut, berbagai bantuan juga diberikan agar nelayan mudah melaut. Misalnya di tahun 2017, terdapat bantuan 601 unit kapal dibawah 10 GT, 148 unit kapal 10-20 GT, 6 unit kapal 20-30 GT, 7.255 paket alat tangkap, 604 paket keramba jaring apung, 500.000 paket asuransi nelayan, pembangunan 20 lokasi Tempat Pelelangan Ikan higienis, dan berbagai bantuan lainnya," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini menerangkan, keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan taraf hidup nelayan juga terlihat dari naiknya Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP). Dari 49,99 di tahun 2015 menjadi 54 di tahun 2016, dan 55,86 di tahun 2017.
“Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai tolak ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan, juga terus meningkat setiap tahunnya. Dari 106,14 di tahun 2015 menjadi 108,24 di tahun 2016, dan 109,86 di tahun 2017,” terang Bamsoet.
Atas berbagai kerja keras pemerintah bersama DPR RI tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengaku tak heran jika HSNI memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo - KH Maruf Amin di Pilpres 2019. Dukungan ini menandakan tumbuhnya kepedulian rakyat terhadap kondisi bangsa dan negara.
"Berkumpulnya rakyat memberikan dukungan adalah bentuk kedewasaan politik yang luar biasa. Rakyat semakin peduli terhadap masa depan mereka. Tak hanya menjadi objek, rakyat kini sudah menjadi subjek utama dalam perpolitikan di tanah air," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, para nelayan sudah merasakan langsung berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo selama empat tahun ini dalam melindungi mereka. Dukungan dari HNSI menunjukan Bangsa Indonesia semakin berada di track yang tepat dalam menghadapi Pemilu 2019.
"Berbagai prestasi yang telah dicapai akan terus ditingkatkan. Karenanya, kalau sudah ada yang teruji dan terbukti, untuk apa cari pengganti. Bangsa Indonesia perlu Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia sekali lagi, agar nelayan semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin melimpah hasil tangkapannya," pungkas Bamsoet. (*/ki)
Walaupun banyak mendapat tekanan dari negara asing, namun Presiden Joko Widodo tak gentar. Presiden Joko Widodo ingin agar kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia, bukan nelayan asing.
“Sudah lebih dari 488 kapal pencuri ikan asing yang ditenggelamkan. Menyebabkan kapal asing tak lagi berani mencuri ikan di Indonesia. Stok ikan nasional jadi bertambah 5,4 juta ton dari 7,1 juta ton pada 2016, menjadi 12,5 juta ton di 2017. Sehingga menguntungkan para nelayan nasional karena hasil tangkapan mereka melimpah, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional,” papar Bamsoet.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, tegasnya hukum yang ditegakkan dengan cara menenggelamkan kapal dianggap sudah memberikan efek jera. Karenanya, DPR RI juga meminta pemerintah agar sisa kapal asing yang belum ditenggelamkan bisa diberikan kepada para nelayan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menangkap ikan.
"Selain menegakan kedaulatan di laut, berbagai bantuan juga diberikan agar nelayan mudah melaut. Misalnya di tahun 2017, terdapat bantuan 601 unit kapal dibawah 10 GT, 148 unit kapal 10-20 GT, 6 unit kapal 20-30 GT, 7.255 paket alat tangkap, 604 paket keramba jaring apung, 500.000 paket asuransi nelayan, pembangunan 20 lokasi Tempat Pelelangan Ikan higienis, dan berbagai bantuan lainnya," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN ini menerangkan, keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan taraf hidup nelayan juga terlihat dari naiknya Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP). Dari 49,99 di tahun 2015 menjadi 54 di tahun 2016, dan 55,86 di tahun 2017.
“Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai tolak ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan, juga terus meningkat setiap tahunnya. Dari 106,14 di tahun 2015 menjadi 108,24 di tahun 2016, dan 109,86 di tahun 2017,” terang Bamsoet.
Atas berbagai kerja keras pemerintah bersama DPR RI tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengaku tak heran jika HSNI memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo - KH Maruf Amin di Pilpres 2019. Dukungan ini menandakan tumbuhnya kepedulian rakyat terhadap kondisi bangsa dan negara.
"Berkumpulnya rakyat memberikan dukungan adalah bentuk kedewasaan politik yang luar biasa. Rakyat semakin peduli terhadap masa depan mereka. Tak hanya menjadi objek, rakyat kini sudah menjadi subjek utama dalam perpolitikan di tanah air," tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, para nelayan sudah merasakan langsung berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo selama empat tahun ini dalam melindungi mereka. Dukungan dari HNSI menunjukan Bangsa Indonesia semakin berada di track yang tepat dalam menghadapi Pemilu 2019.
"Berbagai prestasi yang telah dicapai akan terus ditingkatkan. Karenanya, kalau sudah ada yang teruji dan terbukti, untuk apa cari pengganti. Bangsa Indonesia perlu Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia sekali lagi, agar nelayan semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin melimpah hasil tangkapannya," pungkas Bamsoet. (*/ki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar